OJK: Snack Video Ilegal!

Foto: Snack Video

Teknologi.id – Pada awal 2021, pemerintah pusat
melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memblokir dua aplikasi penipuan berkedok
bisnis. Kedua aplikasi tersebut adalah Tiktok Cash dan Vtube.

Keduanya diblokir setelah OJK melalui
Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) menyebut aplikasi TikTok Cash dan Vtube
masuk ke dalam entitas ilegal.

Kabar terbaru, selain kedua aplikasi
itu saat ini OJK menyatakan aplikasi Snack Video juga ilegal. Kepala OJK
Sulawesi Tenggara (Sultra), Mohamad Fredly mengatakan, skema Snack Video mirip
dengan TikTok Cash dan Vtube dalam menawarkan imbalan atau pendapatan yang
dapat diuangkan.

Snack Video menawarkan pendapatan
dengan cukup menonton unggahan pengguna aplikasi Snack Video dan juga
menggunakan sistem mengajak teman.

Dalam rapat SWI pada tanggal 18
Februari lalu, aplikasi Snack Video dinyatakan ilegal karena tidak memiliki
izin dan diduga merupakan aplikasi money game (permainan uang). Snack
Video menggunakan konsep easy property yang merupakan kegiatan investasi atau
pemasaran dengan menggunakan nama OJK atau SWI.

Baca juga: 7 Aplikasi Terbaik yang Bisa Hasilkan Uang dengan Mudah

Untuk itu, lembaga yang memiliki
wewenang mengawasi, memeriksa dan melakukan penyidikan dalam sektor keuangan
ini, berharap agar masyarakat waspada pada kegiatan ini karena hanya menjual
keanggotaan, bukan kepemilikan properti.

Sebelumnya, OJK Sultra telah
mengimbau masyarakat tidak melakukan investasi pada entitas yang juga diduga
ilegal yakni Vitube dan TikTok Cash. Ia menyarankan sebelum melakukan investasi
baiknya masyarakat memahami dan memastikan pihak yang menawarkan investasi itu
memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha
yang dijalankan.

Kedua, memastikan pihak yang
menawarkan produk investasi memiliki izin dalam menawarkan produk investasi
atau tercatat sebagai mitra pemasar. Lalu, memastikan jika terdapat pencantuman
logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya, maka itu
artinya kegiatan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan.

(MIM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *