Bersama KPK, Kanwil BPN Jawa Timur Dorong Percepatan Sertifikasi Dan Pengamanan Aset Pemerintah Daerah

Inspiring
City Pasuruan.

Sehubungan dengan percepatan tata Pemerintahan yang baik (good governance) dan gencarnya imbauan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengelola aset dengan baik, maka
Kanwil BPN Jawa Timur bersama KPK RI menyelenggarakan rapat koordinasi secara
virtual guna mendorong percepatan sertifikasi dan pengamanan aset Pemerintah Daerah di Jawa
Timur pada hari Senin 15 Februari 2020.

Selain dihadiri oleh
Menteri ATR/BPN RI, Sofyan Djalil, Khofifah Indar Parawangsa selaku Gubernur
Jawa Timur, Heri Muriyanto selaku Deputi Bidang Koordinasi Supervisi KPK, Jonathan
selaku Kepala Kanwil ATR/BPN Jawa Timur, dan Edy Suryanto selaku Ketua Satgas
Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah VI, kegiatan ini juga
dihadiri oleh Pemerintah Daerah Se-Jawa Timur, Sekretaris Daerah Se-Jawa Timur,
Badan Pertanahan Se-Jawa Timur, dan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) lainnya
yang terkait.

Pj. Sekretaris Daerah Kota Pasuruan,
Kepala Kantor Pertanahan Kota Pasuruan, Kepala BPKAD Kota Pasuruan, Inspektur Kota Pasuruan hadir
mewakili Pemerintah Daerah Kota Pasuruan dalam kegiatan tersebut di Media
Command Centre Kota Pasuruan.

Dalam upaya sertifikasi
dan pengamanan aset milik Pemerintah Daerah tentu tidaklah mudah, banyak aset yang bersengketa bahkan
banyak aset yang diduduki pihak lain. Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri ATR/BPN dalam sambutan
pembukanya menyarankan agar terlebih dahulu mendaftarkan aset-aset yang free and clear, agar lebih cepat untuk
dilakukan sertifikasi.  Sedangkan terkait
aset yang bersengketa perlu diselesaikan secara case by case dengan berbagai alternatif, salah satunya melalui
mediasi. Namun jika tetap tidak bisa diselesaikan secara damai, maka dapat
diselesaikan melalui proses peradilan.

Termasuk diantaranya
konflik pertanahan terkait batas desa yang berbeda antara di atas kertas dan di
lapangan dan mafia tanah diharapkan nantinya akan berkurang bahkan tidak ada
lagi meskipun dibutuhkan upaya yang panjang.

            Kepala
Kanwil BPN Jawa Timur, Jonahar menegaskan bahwa pada tahun 2021 hingga tahun
2022 sertifikasi tanah asset Daerah dan Pemerintah
Daerah akan terlaksana sebesar 75% dan sisanya yakni 25% akan diselesaikan pada
tahun 2023. “Untuk sertifikasi tanah aset daerah dan Pemerintah Daerah, BUMN,
dan sebagainya kami merencanakan di tahun 2023 selesai seratus persen”. Ujar
beliau.

Untuk mencapai target
tersebut beliau menyampaikan, “Kami mohon bapak ibu Kepala Daerah dapat membuat rencana
bersama dengan kami, bahwa sampai dengan tahun 2023 selesai 100% bahwa tahun 2021-2022 sebanyak 75% dan
sisanya akan diselesaikan di tahun 2023. Dengan dibagi pertahun berapa jumlah
aset yang belum tersertifikasi, sehingga semuanya akan selesai di tahun 2023,
sehingga semua aset Daerah
dapat terselesaikan 100%”. (wrk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *