PPKM Tak Lagi Efektif, Jokowi Berikan 4 Arahan Baru

Presiden Joko Widodo
(Jokowi) mengatakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak
lagi efektif untuk membendung pandemi COVID-19. Kini, Jokowi mengarahkan
pembatasan yang lebih mikro.

Presiden Jokowi sebelumnya dengan
tegas mengevaluasi bahwa PPKM tidak lagi efektif. Jokowi menyebut
implementasinya tidak tegas dan tidak konsisten. Jokowi lalu meminta jajarannya
melibatkan pakar epidemiologi saat menyusun kebijakan. Dia menilai implementasi
PPKM tidak efektif.

Kini Jokowi ingin pembatasan yang
lebih mikro. Arahan itu disampaikan saat rapat terbatas terkait penanganan
COVID-19 di Istana Kepresidenan, Rabu (3/2/2021).

Menko Perekonomian yang juga merupakan
Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga
Hartarto serta Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkap arahan
Presiden Jokowi itu. Berikut ini arahannya:

1. Pembatasan yang Lebih Mikro

Airlangga Hartarto menyampaikan
arahan Jokowi saat rapat. Dia mengatakan Jokowi ingin pembatasan yang lebih
mikro, bahkan hingga tingkat RT.

“Dalam ratas tadi, arahan Bapak
Presiden agar penanganan COVID dilakukan secara lebih efektif dan tentu saja
itu dapat dilakukan dengan optimalisasi dengan efektivitas daripada pembatasan
kegiatan masyarakat. Dan arahan Bapak Presiden adalah pendekatannya berbasis
mikro atau di tingkat lokal, mulai tingkat desa, kampung, RT dan RW,” kata
Airlangga dalam jumpa pers seusai rapat.

2. Pelibatan Babinsa hingga Polri

Airlangga juga menuturkan pembatasan
itu melibatkan Satgas Corona dari tingkat pusat hingga tingkat terkecil.
Penegakan disiplin masyarakat ini melibatkan aparat.

“Pelibatan Babinsa,
Bhabinkamtibmas, Satpol PP, hingga operasi yustisi TNI dan Polri dilakukan
bukan hanya penegakan hukum tapi juga untuk tracing,” ujarnya.

Airlangga memastikan kebutuhan
masyarakat akan tetap diperhatikan secara mikro. Pemerintah akan
mengkonsentrasikan ke 98 daerah yang saat ini menjalankan PPKM.

Baca juga: Efek Kudeta, Facebook dan WhatsApp Diblokir Militer Myanmar

3. Standardisasi Masker

Airlangga Hartarto mengatakan
Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa kunci penanganan COVID-19 adalah 3M,
yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Maka dari itu, Jokowi
meminta ada standarisasi masker.

Jokowi juga akan menerbitkan
instruksi presiden (inpres) terkait aplikasi PeduliLindungi. Inpres tersebut
sebagai payung hukum penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk tracing digital.

Airlangga mengatakan Kementerian
Kesehatan juga akan menambah petugas tracing atau pelacakan di lapangan.
Tracing tersebut akan melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

4. Tracing dan Testing Diperkuat

Sementara itu, Menkes Budi juga
menyebut Presiden Jokowi ingin adanya kebijakan pembatasan yang lebih mikro.

“Beliau berkeinginan
menyampaikan sekarang, agar bisa lebih mikro sifatnya. Jadi lebih detail, lebih
rinci, dilihat penyebabnya di mana, itu yang dikunci,” kata Budi Sadikin
di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/2/2021).

“Bukan misalnya satu provinsi
atau satu kota, nanti itu kan ada beberapa daerah yang bukan klaster atau
hotspot, terpaksa kita kunci juga. Karena mungkin penyebabnya di dua atau tiga
klaster. Itu sebenarnya yang beliau invent juga,” lanjutnya.

Lebih lanjut Budi mengatakan
pemerintah juga akan memperkuat testing dan tracing. Hal itu yang menjadi
faktor anggaran Kemenkes bertambah pada 2021.

(MIM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *