Kemendagri Minta Pemerintah Daerah Lakukan Percepatan Pelaksanaan APBD 2021

Inspiring City Pasuruan. Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia meminta Pemerintah Daerah
melakukan percepatan pelaksanaaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Tahun 2021 serta mempercepat kemudahan investasi di Daerah. Instruksi ini
disampaikan dalam sosialisasi Surat Edaran Mendagri Nomor 903/145/SJ secara
daring yang dilaksanakan Kemendagri pada tanggal 20 Januari 2021. Agenda
sosialisasi tersebut dihadiri oleh Plt. Asisten Pemerintahan Kota Pasuruan, Inspektur Kota Pasuruan, Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan dan Kepala BPKA Kota Pasuruan di
Ruang MCC pada hari Selasa (20/01/2020) melalui virtual.

Jajaran Kemendagri
memberikan materi sosialisasi terkait dengan langkah percepatan pelaksanaan
APBD Tahun 2021. Sebab, anggaran tahun 2021 akan digunakan untuk penanganan
Covid-19 dan memulihkan kondisi perekonomian nasional.

Dalam paparannya, Safrizal
ZA, Dirjen Bina Adwil Kemendagri, menjelaskan grand strategi Pemerintah dalam penanganan
Covid-19. Pertama, terkait dengan strategi pencegahan penyebaran penularan
Covid-19. Pemerintah harus menyiapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran
Covid-19, melakukan sosialisasi 3 M, melakukan identifikasi karakteristik virus
dan penyebaran serta penularannya, testing (melaksanakan rapid test, PCR, dan
Swab), Tracking (identifikasi dan tracking terhadap ODP, PDP, OTG), dan
melakukan karantina (karantina wilayah, rumah, RS, PSBB).

Kedua, terkait dengan
peningkatan kapasitas sistem kesehatan. Mulai dari peningkatan tenaga medis,
peningkatan sarana pendukung kesehatan, peningkatan ruang perawatan, dan
penguatan sistem. Ketiga, terkait dengan peningkatan ketahanan pangan dan
produksi pangan. Diantaranya, peningkatan alat kesehatan dan APD, mengawal
produksi dan distribusi kebutuhan pokok dan peningkatan produksi kebutuhan
medis. Keempat, memperkuat jaring pengamanan sosial nasional safety net dengan memberikan stimulus
ekonomi dan bantuan langsung ke masyarakat.

Dalam penggunaan APBD Tahun
Anggaran 2021, agar Pemerintah Daerah melakukan percepatan pelaksanaan APBD di
awal tahun sesuai dengan target dan sasaran yang sudah direncanakan dengan prioritas
utama untuk penanganan kesehatan fokus pada dukungan pelaksanaan vaksinasi
Covid-19, perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi. Selain itu, agar
pemerintah daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan
memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan
publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Hari Nur Cahya Murni, Dirjen
Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, menjelaskan terkait dengan dukungan
Kemendagri untuk kemudahan investasi di Daerah. Kemendagri, melalui Ditjen
Bangda menerbitkan PP 24/2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan
investasi di Daerah. Mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan insentif
dan kemudahan investasi di Daerah kepada masyarakat atau investor sesuai
kewenangan berupa dukungan kebijakan fiskal dan kemudahan berusaha.

Pemerintah Daerah dapat
memprioritaskan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan untuk jenis
usaha tertentu atau kegiatan tertentu. Pertama, usaha mikro, kecil dan/atau
koperasi. Kedua, usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, kepemilikan
modalnya, lokasi tertentu dengan perizinan khusus. Ketiga, usaha yang terbuka
dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah.
Keempat,usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah
Pusat.(fit)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *